KemenPPPA RI Bersama Yayasan PEKKA Gelar Bimtek Kepemimpinan Perempuan Pedesaan di Desa Kecapi Lamsel

KALIANDA ( siarlamsel.com ) – KemenPPPA RI bersama Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepemimpinan perempuan pedesaan, di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, secara virtual zoom, Senin (15/5/2023).

Bimtek yang diselenggarakan di aula Desa Kecapi itu, diikuti puluhan peserta yang didominasi kaum ibu ibu berasal dari dua desa yakni, Desa Kecapi dan Desa Babulang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan serta pengurus yayasan PEKKA.

Hadir, melalui virtual zoom, Asisten deputi pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum KemenPPPA RI Drs. Dermawan M. SI, dan Ketua Yayasan PEKKA Ir. Zulminarni, M.S.

Turut hadir dilokasi kegiatan, perwakilan Dinas PPPA Provinsi Lampung Asrin, S, Kep, MM, Perwakilan Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Sri Handayani, SE, Sekcam Kalianda Muhamad Nur, Pj. Kades Kecapi Muhamad Fikri beserta jajaran.

Asisten deputi pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum KemenPPPA RI Drs. Dermawan M. SI, dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, mengacu kepada Perpres no. 4 tahun 2020, KemenPPPA RI memiliki mandat untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan kualitas di bidang pemberdayaan perempuan.

Dia mengatakan, untuk menegaskan komitmen terhadap kesetaraan dan nilai gender, pemerintah indonesia telah sampai pada tingkatan menghapuskan segala bentuk diskriminatif kepada perempuan, melalui UU no. 7 tahun 1984.

Bahkan kata dia, kesungguhan pemerintah indonesia terhadap upaya perwujudan kesetaraan gender dan nilai gender telah ditindak lanjuti dengan terbitnya instruksi presiden no. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Dermawan menyampaikan, salah satu pendekatan strategi pengarusutamaan gender adalah ditetapkan melalui pendekatan pemberdayaan perempuan, selain pendekatan kesetaraan gender.

Diawali atas dasar adanya berbagai fakta yang memperlihatkan kesenjangan antara laki laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Seperti penguatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Kesenjangan tersebut, menyebabkan ketertinggalan perempuan dari laki laki, sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penikmat hasil pembangunan. Meski, telah banyak terlihat perbaikan terhadap kondisi perempuan.

“ Namun dibandingkan dengan laki laki, masih banyak perempuan yang tertinggal,” ujar Drs, Dermawan, M. SI dalam sambutan, Senin 15 Mei 2023.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, upaya mewujudkan pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender di bidang kehidupan, bukan perkara mudah.

Dalam praktiknya, banyaknya kendala dan tantangan yang dihadapi. Baik secara kultural, struktural dan fungsional yang akan secara bersamaan dengan proses aktivitas laki laki dan perempuan.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Global Gender Gap Report tahun 2020, kesenjangan gender di indonesia ada di urutan 8 dari negara negara asia pasifik. Dan ketertinggalan perempuan tertinggi pada partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik.

“ Kesenjangan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan, khususnya kepemimpinan perempuan, karena masih adanya nilai nilai misalnya budaya masyarakat, sebagai penghambat berperan sertanya perempuan secara aktif dalam pembangunan, politik dan ekonomi utamanya di pedesaan,” sebut Dermawan.

Dalam rangka mengantisipasi keadaan tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya dan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta bidang ekonomi.

Mengapa bimtek kepemimpinan perempuan di pedesaan tersebut menjadi penting ?

Mengingat, jumlah perempuan nyaris sama dengan laki laki. mulai dengan skil sensus penduduk tahun 2020. Kemudian, jumlahnya hampir seimbang sekitar 49,5 persen. Dan selanjutnya, perempuan dan laki laki memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan. “ Termasuk politik, sesuai cerminan konstitusi UUD 1945,” katanya.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan di pedesaan, kemenPPPA RI bekerjasama dengan PEKKA melaksanakan bimtek kepemimpinan perempuan pedesaan. Bertujuan, untuk memberikan pembekalan atau skil kepada perempuan pedesaan untuk meningkatkan perannya dalam proses mengambil keputusan.

Tujuannya dilaksanakannya bimtek kepemimpinan perempuan perdesaan ini, merupakan salah satu prioritas nasional yang dilaksanakan oleh KemenPPPA RI. Satu untuk memperkuat perspektif keadilan gender pada taraf minim perempuan di pedesaan.

“ Kemudian, guna meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan dalam meminimalisir ketidakadilan gender di wilayahnya,”

“ Selanjutnya, guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat lokal,”

“ Memberikan motivasi bagi pemimpin pimpinan di pedesaan untuk menjadi pemimpin masyarakat di wilayahnya. Untuk, meningkatkan pemimpin perempuan dalam melakukan advokasi anggaran desa yang sensitif gender,” kata Dermawan.

Asisten deputi pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum KemenPPPA RI itu mengucapkan selamat kepada para peserta yang terpilih untuk mengikuti bimtek tersebut.

Semoga, setelah mengikuti bimtek itu, para peserta dapat mengimplementasikan pelajaran yang diperoleh untuk kemajuan desa masing masing.

“ Mudah mudahan segala usaha dan kerja keras kita dalam ikut serta memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender dapat berjalan sesuai harapan dan memperoleh ridho dari allah swt. Dengan mengucapkan bismillah hirohman nirohim saya buka secara resmi bimtek kepemimpinan perempuan di kabupaten lampung selatan, provinsi lampung,” tutupnya di penghujung sambutannya.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan pemerintah kabupaten lampung selatan. Mewakili Kadis PPPA Kabupaten Lampung Selatan Joniyansyah, SKM, M.M, Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Sri Handayani, SE mengatakan, atas nama pemerintah daerah lampung selatan, pihaknya menyambut baik bimtek tersebut.

Sri Handayani menambahkan, salah satu strategi dalam bidang politik adalah dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam berpolitik.

Hal tersebut sesuai uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada pemilu tahun 2019, dia (Sri Handayani) mengungkapkan, dilaporkan, bahwa keterwakilan perempuan berkisar 20,8 persen.

Oleh karena itu ujar Sri Handayani dalam sambutannya lebih lanjut, kemenpppa ri dalam rangka percepatan pelaksanaan program Pengosongan Gender (POG) di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan perlu dilakukan penguatan kapasitas bagi kader politik perempuan dan perempuan pedesaan.

Mengingat, masih rendahnya kapasitas politik perempuan dan untuk meningkatkan representasi politik perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggara pemerintahan desa. Pemberdayaan desa. Dan pengelolaan desa.

“ Dalam hal ini meningkatkan perempuan pemimpin yang memiliki pro gender. mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Seperti ikut dalam musrenbangdes, musyawarah desa, atau rpjmdes,” imbuhnya.

Sementara, Pj. Kepala Desa Kecapi Muhamad Rifki mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan bimtek kepemimpinan perempuan pedesaan yang rencananya, akan berlangsung selama tiga hari kedepan. Tercatat, mulai Senin 15 Mei-Rabu 17 Mei 2023 tersebut.

Dirinya menyampaikan pesan kepada para peserta bimtek, untuk tetap semangat, ikhlas, dalam mengikuti kegiatan tersebut.

“ Insyaallah ada hal hal yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, dalam menghadapi tantangan hidup kedepan,” pungkasnya. (Sfy)